PEKANBARU - Terjadinya aksi perusakkan sejumlah fasilitasn umum, seperti Tugu Hitung Mundur PON 2012 dan Tugu Zapin oleh massa pendukung hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pekanbaru mendapat perhatian Gubernur Riau Rusli Zainal. Ia menyayangkan aksi demo yang mengarah anarkis dan menyebar fitnah. Diminta semua pihak menghormati proses hukum terkait Pemilukada yang lagi bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Demikian disampaikan Gubernur Riau melalui juru bicaranya, Chairul Riski dalam siaran pers melalui pesan singkat, Rabu (11/01/12) tadi malam.
Riski menyebut, Gubernur Riau Rusli Zainal meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di MK. Apapun hasil keputusannya, semua pihak harus bisa menerima.
"Kita sangat menyayangkan aksi demo yang berbau anarkis dan menyebar fitnah. Apa lagi sampai merusak aset negara. Ini jelas tidak sesuai dengan tatanan adat Melayu," kata Gubernur Riau.
Masih menurut Gubernur Riau, dalam menyampaikan aspirasi memang tidak dilarang. Namun demikian diminta dalam penyampainnya harus dengan sopan, santun dan tidak menebar fitnah.
"Mari kita semuanya mempercayakan proses hukum Pemilukada Pekanbaru kepada MK yang saat ini tengah bersidang. Semua pihak nantinya harus dapat menghormati apapun hasil dari keputusan MK," imbuhnya.(inc01/rls)
sumber: http://www.indragirinews.com/provinsi/gubri-sesalkan-demo-diwarnai-aksi-merusak.html
TEMBILAHAN–Meski desain jembatan penyeberangan Enok telah disiapkan oleh Dinas PU Kabuputen Indragiri sudah sejak lama, namun untuk tahun ini belum dapat dipastikan apakah Pemkab Inhil akan menganggarkan dana untuk pembangunan tahap awal. Hal itu tidak lepas dikarenakan status jalan Pelabuhan Samudera adalah jalan nasional. Oleh sebab itu, maka kewenangan nasional untuk melengkapi sarana lainnnya, termasuk Jembatan Enok.
“Kita belum dapat memastikan apakah Pemkab Inhil akan menganggarkan dana untuk pembangunan tahap awal jembatan penyeberangan Enok. Karena statusnya jalan Pelabuhan Samudera, dimana akses Jembatan Enok termasuk di dalamnya sebagai jalan nasional. Oleh sebab itu maka wewenang pusat yang harus membangunan jembatan tersebut,” demikian dikatakan Kepala Bapeda Inhil Fauzar, Ahir pekan lalu.
Apalagi mnenurut yang bersangkutan untuk membangunan akses jembatan tersebut butuh dana yang sangat besar, makanya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh APBD Inhil. Karena pada dasarnya Pemkab berkeinginan bagaimana seluruh sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dan berkualitas baik. Hanya saja dengan kemampuan yang dimiliki Inhil, sangat sulit untuk dapat memenuhi segala yang diinginkan masyarakat.
Oleh sebab itu memurut mantan Kabag Perlengkapan tersebut, dalam memenuhi keinginan masyarakat tersebut, kita harus melakukan lobi ke pusat bagaimana akses jembatan tersebut dapat segera terwujud. Karena dengan dana yang dialokasikan dari pusat akan lebih memudahkan untuk pembangunan jalan tersebut.
"Sekali lagi saya tekankan, kita harus melobi pusat untuk pembangunan Jembatan Enok, sebab itu memang menjadi tugas mereka sesuai dengan status jalan yang ada. Karena kalau hanya mengandalkan dari dana APBD kabupaten dan provinsi akan cukup memberatkan
“Kita belum dapat memastikan apakah Pemkab Inhil akan menganggarkan dana untuk pembangunan tahap awal jembatan penyeberangan Enok. Karena statusnya jalan Pelabuhan Samudera, dimana akses Jembatan Enok termasuk di dalamnya sebagai jalan nasional. Oleh sebab itu maka wewenang pusat yang harus membangunan jembatan tersebut,” demikian dikatakan Kepala Bapeda Inhil Fauzar, Ahir pekan lalu.
Apalagi mnenurut yang bersangkutan untuk membangunan akses jembatan tersebut butuh dana yang sangat besar, makanya harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh APBD Inhil. Karena pada dasarnya Pemkab berkeinginan bagaimana seluruh sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dan berkualitas baik. Hanya saja dengan kemampuan yang dimiliki Inhil, sangat sulit untuk dapat memenuhi segala yang diinginkan masyarakat.
Oleh sebab itu memurut mantan Kabag Perlengkapan tersebut, dalam memenuhi keinginan masyarakat tersebut, kita harus melakukan lobi ke pusat bagaimana akses jembatan tersebut dapat segera terwujud. Karena dengan dana yang dialokasikan dari pusat akan lebih memudahkan untuk pembangunan jalan tersebut.
"Sekali lagi saya tekankan, kita harus melobi pusat untuk pembangunan Jembatan Enok, sebab itu memang menjadi tugas mereka sesuai dengan status jalan yang ada. Karena kalau hanya mengandalkan dari dana APBD kabupaten dan provinsi akan cukup memberatkan
0 komentar:
Posting Komentar